TAWA SASTRA – Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota yang meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang, terutama mahasiswa perantau dan wisatawan yang pernah tinggal di kota tersebut.
Julukan sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata membuat Yogyakarta memiliki citra hangat dan romantis di mata masyarakat.
Narasi tentang Jogja sebagai kota penuh kenyamanan terus berkembang melalui media sosial, puisi, hingga pengalaman pribadi para pendatang.
Setiap akhir pekan dan hari libur nasional, sejumlah kawasan wisata di Yogyakarta, seperti Malioboro, Kraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Pantai Indrayanti, hingga destinasi wisata di Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, dipadati pengunjung.
Selain wisata alam dan sejarah, kuliner khas seperti gudeg dan bakpia juga menjadi bagian dari identitas Yogyakarta yang terus menarik wisatawan.
Romantisasi terhadap Yogyakarta semakin kuat melalui berbagai unggahan media sosial yang menampilkan suasana senja, angkringan, jalanan malam Malioboro, hingga pemandangan Gunung Merapi.
Kutipan puisi dari Joko Pinurbo yang berbunyi “Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan” bahkan menjadi representasi populer mengenai citra emosional kota tersebut.
Selain dikenal sebagai kota wisata, Yogyakarta juga memiliki kekuatan budaya yang masih bertahan hingga kini.
Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan Candi Prambanan menjadi bagian dari identitas sejarah yang terus menarik wisatawan.
Keramahan masyarakat lokal juga sering disebut sebagai alasan mengapa banyak mahasiswa dan perantau merasa nyaman tinggal di Yogyakarta.
Namun, di balik citra romantis tersebut, Yogyakarta juga menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang jarang mendapat perhatian sebesar romantisasinya.
Ketimpangan Ekonomi di Balik Kota Wisata
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024 indeks Gini DIY tercatat sebesar 0,428.
Angka tersebut memang menurun dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 0,435 dan Maret 2023 sebesar 0,449, tetapi masih menunjukkan tingginya ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.
Ketimpangan ekonomi di Yogyakarta tidak terlepas dari persoalan agraria dan pembangunan yang tidak merata.
Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, industri, dan pariwisata menyebabkan ruang hidup petani semakin menyempit.
Di sisi lain, sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah juga menghadirkan paradoks tersendiri.
Pertumbuhan hotel, restoran, dan pusat wisata memang membuka lapangan pekerjaan, tetapi sebagian besar pekerjaan tersebut didominasi sektor informal dengan upah rendah dan minim jaminan sosial.
Keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata juga lebih banyak dinikmati investor besar dibanding masyarakat lokal di sekitar kawasan wisata.
UMR Rendah di Tengah Kenaikan Biaya Hidup
Persoalan lain yang semakin dirasakan masyarakat adalah meningkatnya biaya hidup.
Upah Minimum Regional (UMR) Yogyakarta saat ini berada di angka Rp2.109.000 per bulan.
Angka tersebut jauh di bawah kota besar lain seperti Jakarta yang mencapai Rp5.067.381 maupun Bandung yang berada di angka Rp4.294.467.
Dengan upah minimum yang relatif rendah, biaya hidup di Yogyakarta seharusnya dapat mengikuti agar tetap terjangkau.
Namun, harga kebutuhan pokok, biaya makan, hingga kebutuhan harian terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi tersebut mengakibatkan banyak pekerja muda dan masyarakat lokal kesulitan menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang diterima setiap bulan.
Ketimpangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup semakin terasa di kawasan perkotaan yang berkembang pesat akibat sektor wisata dan pendidikan.
Biaya Kos dan Tempat Tinggal Semakin Mahal
Kenaikan harga tempat tinggal menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan mahasiswa dan pekerja muda.
Jika beberapa tahun lalu kos mahasiswa masih dapat ditemukan dengan harga sekitar Rp400 ribu per bulan, kini harga kos standar dengan kamar mandi dalam di kawasan Depok, Seturan, dan Sagan berada di kisaran Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
Beberapa kos eksklusif dan apartemen di pusat kota bahkan telah mencapai harga Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan.
Angka tersebut mendekati biaya sewa tempat tinggal di kota besar seperti Surabaya maupun Bandung.
Fenomena tersebut memunculkan kondisi yang sering disebut sebagai cost of living paradox. Bagi wisatawan atau pendatang dari kota besar, Yogyakarta masih dianggap murah.
Namun bagi warga lokal dan mahasiswa dari daerah dengan tingkat ekonomi lebih rendah, biaya hidup di Yogyakarta justru semakin sulit dijangkau.
Transportasi dan Kemacetan Kota
Transportasi juga menjadi tantangan yang semakin dirasakan masyarakat.
Meski Trans Jogja masih menjadi pilihan transportasi murah, akses dan rutenya masih terbatas sehingga sebagian masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi maupun transportasi daring.
Pada jam sibuk atau musim liburan, tarif transportasi online di kawasan pusat kota dapat meningkat cukup tinggi.
Untuk perjalanan sekitar tiga kilometer di pusat kota, tarif ojek online dapat mencapai Rp20 ribu hingga Rp30 ribu.
Kemacetan yang sebelumnya jarang terjadi di Yogyakarta kini mulai menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah ruas jalan utama, terutama di kawasan wisata dan area kampus.
Pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan membuat mobilitas masyarakat semakin terganggu.
Klitih yang Tak Kunjung Hilang
Selain persoalan ekonomi, isu keamanan juga masih menjadi perhatian masyarakat.
Fenomena klitih yang telah berlangsung selama bertahun-tahun masih terus terjadi dan menimbulkan keresahan, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
Klitih yang awalnya dikenal sebagai aktivitas mencari hiburan malam di kalangan remaja kini berkembang menjadi tindakan kekerasan jalanan yang membahayakan masyarakat.
Sejumlah kasus penganiayaan bahkan menyebabkan korban luka berat hingga meninggal dunia.
Fenomena tersebut menjadi ironi di tengah citra Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota nyaman dan ramah bagi pendatang maupun wisatawan.
Darurat Sampah di Kota Wisata
Permasalahan lingkungan juga menjadi tantangan besar bagi Yogyakarta. Hingga 2025, volume sampah di Kota Yogyakarta mencapai lebih dari 200 ton per hari.
Lebih dari 60 persen sampah tersebut berasal dari limbah organik rumah tangga dan usaha kuliner.
Selama bertahun-tahun, pengelolaan sampah di Yogyakarta bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang kapasitasnya telah melebihi batas sejak 2022.
Penutupan permanen TPA Piyungan pada 2026 membuat Yogyakarta kehilangan lokasi utama pembuangan sampah.
Persoalan sampah juga berdampak pada anggaran daerah. Hingga 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan anggaran sekitar Rp70 miliar untuk pengelolaan sampah.
Sementara itu, pemasukan dari retribusi sampah hanya mencapai sekitar Rp3 miliar.
Artinya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp67 miliar yang harus ditutup melalui APBD setiap tahun.
Anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik, pendidikan, maupun kebutuhan sosial lainnya.
Romantisasi dan Realita Kota Yogyakarta
Yogyakarta tetap memiliki daya tarik budaya dan emosional yang kuat bagi banyak orang.
Kota ini masih menjadi ruang nostalgia, tempat pulang, sekaligus pusat budaya Jawa yang terus hidup di tengah perkembangan zaman.
Namun, romantisasi yang terus diagungkan sering kali membuat realitas kehidupan masyarakat di dalamnya menjadi terpinggirkan.
Di balik suasana estetik, senja Malioboro, dan narasi “Jogja Istimewa”, terdapat persoalan ketimpangan ekonomi, biaya hidup yang meningkat, keamanan jalanan, hingga krisis lingkungan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Yogyakarta.
Editor: Elisabeth Zelda Indarwan | Cr: BPS DIY
About the Author
