Stigma ‘Indonesia minim literasi’ mulai terasa tidak nyata. Diksi ini kerap digunakan untuk menggambarkan buruknya wajah literasi di nusantara.
Niatnya mungkin baik, yakni untuk memantik motivasi masyarakat untuk memajukan literasi dengan segala cara, mulai dari mendirikan perpustakaan, pondok baca, atau hanya untuk membakar semangat calon pembaca.
Namun benarkah begitu?
Pada kenyataannya, diksi tersebut kerap digunakan dalam janji-janji kosong kampanye, strategi promosi buku, atau untuk keperluan kegiatan-kegiatan komersial.
Terkadang kalimat ini terasa merendahkan, seolah-olah masyarakat indonesia apatis atau tidak berniat meluaskan cakrawala berpikirnya.
Padahal, akar masalahnya adalah ketimpangan distribusi. Kota dipandang sebagai lapak yang menjanjikan finansial, sedangkan desa hanya menjanjikan potensi minat tanpa nilai kapital yang tinggi.
Di kota-kota besar, akses literasi melimpah, mulai dari fasilitas daerah, ruang publik, hingga toko buku yang menjamur di setiap sudut kota.
Akses yang Pilih Kasih
Kota dan desa dipandang berbeda oleh kapitalis terutama dari penyediaan akses baca. Kota mampu menjanjikan pundi-pundi uang dan toko mampu memvariasikan cara berdagangnya, seperti toko buku ala kafe dan lain sebagainya.
Contoh paling dekatnya ialah toko swasta. Wajar saja, jika secara penempatannya dipikir dengan strategis dan meraup keuntungan yang besar karena posisinya yang berada di kota.
Namun mengapa negara malah berpihak pada kota?
Di kota, perpustakaan hadir layaknya warung makan, serba ada dan mudah ditemukan.
Sementara di desa, bagaikan toko pupuk yang jumlahnya sangat terbatas, harga jauh lebih mahal karena alasan ongkos distribusi, dan sangat sulit untuk diakses oleh mereka yang sejatinya sangat membutuhkan.
Kuantitas dan kualitas fasilitas baca yang disuguhkan oleh negara pada kota dan desa sangatlah jauh dari kata sejajar.
Begitu pula dengan harga sebuah buku di desa dan di kota sangat berjarak. Kota yang lebih bernilai secara kapital malah dimanjakan dengan diskon, berbanding terbalik dengan di desa.
Lahir dan Besar di Luar Radar Literasi
Masyarakat desa sudah terbiasa hidup tanpa buku. Kondisi ini bukan karena mereka tidak ingin menikmati kebiasaan masyarakat kota, melainkan buah dari sulitnya menemukan buku.
Ironisnya lagi, mereka malah dituduh minim literasi, padahal fasilitas baca tak pernah disuguhi. Beruntung, masih ada sekolah kecil di ujung desa yang bersedia memperkenalkan abjad.
Rasanya sungguh tidak adil menyalahkan minat baca yang kecil ketika perhatian negara saja masih sangat timpang.
Harga buku kian meroket dan masyarakat kota yang secara ekonomi lebih mampu masih saja mengeluh. Lalu, bagaimana dengan mereka yang hidup di desa?
Mereka tidak dimanjakan oleh diskon seperti di kota. Bahkan, mereka harus merogoh kocek sekali lagi untuk biaya tambahan, seperti ongkos kirim hingga keterbatasan akses.
Belum lagi mereka lahir dan besar jauh dari radar literasi. Mungkinkah mereka memprioritaskan bacaan, sedangkan perut menuntut kenyang dari ladang dan ladang meminta pupuk mahal sebagai mahar?
Dengan demikian, label ‘minim literasi’ tidak sepenuhnya tepat untuk menggambarkan realitas yang ada di negeri ini.
Masih banyak yang perlu diluruskan. Rendahnya minat baca, belum tentu karena mereka enggan dan sangat jelas bukan salah mereka juga jika tidak mengenal banyak bacaan.
Mereka adalah korban dari ketimpangan pelayanan negara. Sakitnya lagi, diksi tersebut lahir di tengah hiruk-pikuk perjalanan hidup dan rasanya sungguh mengintimidasi.
Editor: Ananda Cetherina Usada | Cr: Anamfal care
Tinggalkan Balasan