Kebijakan pemerintah yang baru terkait pemutihan tunggakan iuran sekaligus penonaktifan jutaan peserta bantuan iuran membuat sistem jaminan kesehatan nasional seperti sedang “bersih-bersih”.
Bayangkan, jika seperti lemari lama yang dibongkar: ada baju lama yang dibuang, ada yang dicuci supaya bisa dipakai lagi.
Pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar merapikan sistem kesehatan, atau bahkan dapat mengakibatkan sebagian orang kehilangan “baju” mereka?
Belakangan ini pemerintah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi yang berdampak pada kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Proses pembaruan data tersebut membuat jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan karena dianggap tak lagi memenuhi kriteria penerima subsidi.
Di saat yang sama, pemerintah juga merencanakan pemutihan tunggakan bagi peserta mandiri yang sudah lama menunggak iuran.
Secara konsep, kebijakan ini terdengar cukup masuk akal.
Ibaratnya seperti membersihkan daftar belanja rumah tangga: yang benar-benar membutuhkan tetap diprioritaskan, sementara data yang sudah tidak sesuai, diperbarui.
Pemutihan tunggakan juga dianggap seperti memberi kesempatan kedua bagi peserta yang sempat “bolos bayar” karena kondisi ekonomi atau faktor lain.
Dengan cara ini, peserta yang sebelumnya tidak aktif dapat kembali mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa harus pusing atas tunggakan tagihan.
Pendukung kebijakan ini melihatnya sebagai langkah praktis dan manusiawi.
Banyak masyarakat yang sebenarnya ingin tetap menjadi peserta, tetapi terhalang tunggakan yang terus menumpuk. Dengan pemutihan, pintu untuk kembali aktif menjadi lebih terbuka.
Selain itu, pembaruan data juga diharapkan membuat subsidi negara lebih tepat sasaran, sehingga anggaran kesehatan tidak “salah kamar”.
Namun tetap saja, tidak semua orang merasa tenang dengan kebijakan baru ini.
Penonaktifan peserta dalam skala besar membuat sebagian pihak khawatir bahwa ada masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan, justru terhapus dari sistem karena masalah administratif.
Dalam praktiknya, pembaruan data tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan. Kadang juga data bisa saja tertinggal, salah input, atau belum sempat diperbarui.
Selain persoalan akses kesehatan, ada juga kekhawatiran soal keberlanjutan anggaran program jaminan kesehatan.
Pemutihan tunggakan memang membantu peserta, tetapi jika tidak dihitung secara matang, kebijakan ini juga dapat memengaruhi stabilitas pendanaan sistem kesehatan nasional.
Mudahnya, kalau terlalu banyak “tunggakan” yang dihapus tanpa perhitungan, kas program bisa ikut pusing.
Pada akhirnya, kebijakan seperti ini memang tidak mudah. Di satu sisi, pemerintah ingin merapikan sistem agar subsidi tepat sasaran.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga harus memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan perlindungan kesehatan hanya karena masalah administratif.
Jadi, jika sistem jaminan kesehatan nasional sedang “bersih-bersih”, harapannya bukan hanya membuat lemari terlihat rapi.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut juga harus memastikan bahwa ketika masyarakat sakit dan membutuhkan pertolongan, pintu layanan kesehatan tetap terbuka.
Pada akhirnya, tujuan utama sistem kesehatan bukan hanya tertib di atas kertas, tetapi juga hadir ketika masyarakat benar-benar membutuhkan.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan karya mahasiswa sebagai bagian dari pemenuhan UTS mata kuliah Penulisan Opini dan Resensi.
Editor: Chrisnina Eka Pramesti | Cr: RADARINDO, Riaupos
About the Author
