Membaca dan menonton berita politik belakangan ini rasanya sungguh menguras energi.
Sebagai mahasiswa yang setiap harinya bergulat dengan teks, kalimat, dan makna kata, saya malah sering merasa blank kalau mendengar para elite politik berbicara di layar televisi.
Ada jurang yang terasa makin lebar dan dalam antara apa yang mereka ucapkan di balik mimbar kekuasaan dengan apa yang benar-benar kita obrolkan di tongkrongan atau warung kopi.
Lucunya, rasanya bakal ironis dan aneh banget kalau saya mengkritik bahasa pejabat yang elitis dan berjarak, tapi saya sendiri menulis opini ini pakai bahasa akademis yang kaku bin njelimet.
Buat apa bicara soal bahasa yang berjarak kalau kita sendiri menerapkan jarak itu kepada pembaca?
Jadi, mari kita bicarakan fenomena ini pakai bahasa manusia biasa saja, bahasa yang kita pakai sehari-hari di kantin kampus.
Masalah utama dari komunikasi politik kita hari ini adalah kecanduan akut pada “kosmetik kata”.
Di bangku kuliah, kita memang belajar yang namanya eufemisme atau penghalusan makna. Tujuannya sebenarnya baik, yakni untuk kesopanan dalam interaksi sosial.
Tapi kalau di panggung politik, eufemisme ini malah sering dibajak dan dipakai buat main sulap untuk menutupi realitas yang sebenarnya pahit dan merugikan publik.
Mari kita ambil contoh yang paling gampang dan sering lewat di lini masa kita.
Ketika harga sembako naik gila-gilaan dan mencekik dompet rakyat, bahasanya diganti oleh pejabat menjadi “penyesuaian harga”.
Ketika ada partai yang sedang berantem hebat dan saling sikut demi kekuasaan, jubirnya akan bilang itu cuma “dinamika internal”.
Atau, perhatikan bagaimana penggusuran paksa yang merampas ruang hidup warga tiba-tiba diperhalus namanya menjadi “penertiban kawasan”.
Belum lagi penggunaan kata pamungkas “oknum” untuk melokalisasi masalah agar institusi besar tak perlu repot-repot cuci piring.
Buat orang awam, rentetan kata-kata ini kedengarannya aman, netral, dan sangat administratif.
Seolah-olah semuanya baik-baik saja dan terkendali. Padahal, kalau kita pikir-pikir lagi, pemakaian diksi semacam ini justru membodohi realitas.
Rakyat diminta bersusah payah memahami kerumitan bahasa elite, sementara para elite seolah gengsi menggunakan bahasa yang membumi dan jujur.
Dampak dari “Korupsi Kata-kata”
Lalu, apa dampaknya dari kebiasaan menghalus-haluskan masalah ini? Dampak paling nyata adalah lahirnya sikap apatis, terutama di kalangan anak muda.
Kalau setiap dengar berita kita harus repot-repot menerjemahkan “ini maksud aslinya apaan, sih?”, lama-lama orang bakal capek sendiri.
Generasi kita akhirnya memilih masa bodoh dengan urusan negara karena merasa tidak diajak bicara pakai bahasa yang sama.
Kepercayaan publik itu runtuh bukan cuma karena korupsi uang, tapi juga karena “korupsi kata-kata”.
Ketika pejabat lebih peduli pada citra dan susunan kata yang wangi ketimbang jujur pada fakta berdarah di lapangan, bahasa akhirnya kehilangan nyawanya.
Bahasa cuma turun kasta menjadi sekadar alat buat ngeles dari tanggung jawab.
Bagi kita—terutama yang peduli pada sastra dan bahasa—menjaga kejernihan kata itu penting banget.
Kita nggak butuh istilah-istilah mentereng yang dibikin-bikin cuma buat bikin tenang sesaat. Kita cuma butuh kejujuran.
Mengkritik bahasa politik bukan berarti kita selalu benci pada pemerintah, melainkan bentuk kewarasan agar komunikasi antara penguasa dan warga tetap nyambung.
Kesimpulannya, politik itu nggak seharusnya berjarak dari urusan perut dan realitas hidup rakyatnya.
Kalau bahasanya saja sudah sengaja dibikin berjarak dan penuh teka-teki, gimana kita mau percaya sama janji-janjinya?
Mari kembalikan kata-kata pada makna aslinya, karena pada akhirnya, kejujuran adalah bahasa yang paling mudah dipahami oleh siapa saja, tanpa perlu kamus tambahan.
Editor: Chrisnina Eka Pramesti | Cr: Pinterest
Tinggalkan Balasan