TAWA SASTRA – Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Dalam sejumlah pernyataan, ia menegaskan program tersebut tidak dihentikan karena dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Program ini tetap berjalan,” kata Presiden dalam pernyataannya. Ia menegaskan, penggunaan anggaran untuk program tersebut dinilai lebih tepat diarahkan kepada masyarakat.
Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi
Di tengah kebijakan penghematan belanja negara, MBG tidak termasuk program yang dipangkas. Pemerintah memilih mempertahankannya sambil melakukan evaluasi pelaksanaan, terutama pada aspek distribusi dan kualitas makanan.
Keputusan ini memunculkan perhatian publik. Di saat sejumlah sektor lain mengalami penyesuaian anggaran, program dengan alokasi besar justru tetap berjalan tanpa perubahan signifikan.
Gugatan Anggaran dan Perdebatan Prioritas
Sorotan juga datang dari besarnya anggaran program. Alokasi dana MBG yang mencapai Rp335 triliun dipersoalkan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menyerap porsi besar dari dana pendidikan.
Perdebatan kemudian berkembang di ruang publik mengenai arah kebijakan pemerintah. Sejumlah pihak mempertanyakan prioritas anggaran, antara pemenuhan gizi melalui program MBG atau peningkatan kualitas pendidikan secara langsung.
Ketimpangan dan Dampak di Lingkungan
Selain persoalan anggaran, isu ketimpangan turut mencuat. Laporan media menyoroti perbandingan penghasilan antara pekerja dalam program MBG dan tenaga pendidik. Informasi mengenai pendapatan pegawai Satuan Pelayanan Pendidikan dan Gizi (SPPG) yang lebih tinggi dibandingkan sebagian guru honorer menjadi perhatian.
Dampak lain juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Pedagang kantin sekolah mengaku kehilangan pembeli sejak program berjalan. Sebagian menyebut pendapatan mereka menurun, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi.
Besarnya Anggaran Tidak Sebanding dengan Kualitas
Di luar perdebatan anggaran, kritik publik meluas ke pelaksanaan program. Besarnya biaya yang dikeluarkan dinilai tidak selalu sebanding dengan kualitas makanan yang diterima siswa.
Sejumlah laporan menyebut makanan yang dibagikan tidak sesuai standar kelayakan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan berujung pada gangguan kesehatan.
Sepanjang Januari 2026, hampir 2.000 pelajar dilaporkan mengalami keracunan yang diduga terkait program MBG. Peristiwa ini memicu kekhawatiran orang tua. Di sejumlah daerah, protes muncul, menyoroti kualitas makanan dan standar kebersihan.
Distribusi makanan selama Ramadan juga menjadi perhatian karena dinilai tidak layak untuk dibagikan. Beberapa makanan yang dibagikan berupa makanan kemasan, lele mentah, bahkan kelapa muda utuh.
Publik menyoroti banyak makanan yang dibagikan selama MBG dengan kandungan gizi yang tidak sesuai. Sebagian makanan MBG mengandung produk UPF tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, makanan tersebut tidak layak dikonsumsi karena sudah basi dan terlalu lama berada di suhu luar.
Evaluasi Berjalan dan Program Tetap Dilanjutkan
Pemerintah menyatakan evaluasi akan terus dilakukan dengan fokus pada peningkatan kualitas makanan dan pengawasan distribusi. Meski berbagai kritik terus bermunculan, program MBG hingga kini tetap dijalankan.
Polemik yang menyertai pelaksanaan program ini menunjukkan adanya perdebatan mengenai pengelolaan anggaran, prioritas program, serta dampaknya di masyarakat.
Editor: Elisabeth Zelda Indarwan | Cr: haibunda.com, liputan6.com
About the Author
